Hukum tata usaha negara adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. kekuasaan hukum di Indonesia tata usaha negara diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Hukum Bisnis adalah badan hukum yang mengatur hak, hubungan, dan perilaku orang, perusahaan, organisasi, dan bisnis. Istilah tersebut mengacu pada praktik hukum hukum yang berkaitan dengan korporasi, atau teori korporasi.

Hukum agraria adalah serangkaian kaidah dan hubungan yang mengatur hak penguasaan atas bumi, air, tanah, ruang angkasa dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya demi terciptanya fungsi.

Audit Hukum adalah Pemeriksaan Segi Hukum dan Uji Tuntas terhadap Dokumen-Dokumen serta Aspek Hukum lainnya terhadap Individual, Pemerintahan, maupun suatu Perusahaan untuk mengetahui tingkat kepatuhannya.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atas karya ciptanya. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat public dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum untuk membayar pajak.

PP No.57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan usaha dan pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata.